BLOG 'NA NASEHAH: LKPJ KE BPD

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil’alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pemerintah Desa dalam membelanjakan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2016 dan Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2016 maupun bantuan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Maupun dana Bantuan APBN / Pusat. Dalam pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir dan selesai sesuai rencana serta tanpa ada permasalahan yang tidak dapat teratasi.

Maksud dan tujuan di susunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada BPD adalah untuk mempertanggung jawabkan Anggaran Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang terkait langsung maupun tidak mengenai pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini, yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Bandung Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak perbaikan dalam kami melangkah selanjutnya.

Akhirnya kami berharap, semoga Laporan Kerja Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD ini dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang.

Bandung, 20 Januari 2017

KEPALA DESA BANDUNG

KHOLIDUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................. 1

BAB II PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN............... 3

A. BIDANG PEMERINTAHAN......................................................................................... 3

B. BIDANG PEMBANGUNAN...................................................................................... 10

C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT....................................................................... 10

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT................................................................ 11

BAB III PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN................................. 11

A. BIDANG PEMERINTAHAN...................................................................................... 11

B. BIDANG PEMBANGUNAN...................................................................................... 11

C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT...................................................................... 11

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT...................................................................

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN DESA......................... 12

A. SUMBER PENDAPATAN......................................................................................... 12

B. BELANJA............................................................................................................... 12

C. PERHITUNGAN ANGGARAN.................................................................................. 15

BAB V PERMASALAHAN YANG DI HADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN MENGATASI PERMASLAHAN 19

A. BIDANG PEMERINTAHAN..................................................................................... 19

B. BIDANG PEMBANGUNAN..................................................................................... 19

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN............................................................ 19

D. BIDANG KEUANGAN TERMASUK ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA, SERTA PERHITUNGAN ANGGARAN............................................... 19

BAB VI LAIN-LAIN................................................................................................................. 19

BAB VII PENUTUP................................................................................................................. 20

SUSUNAN PENGURUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.................................................. 21

SUSUNAN PENGURUS RW.................................................................................................... 22

SUSUNAN PENGURUS RT..................................................................................................... 23

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN........................................ 24

DATA PERANGKAT DESA....................................................................................................... 25

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA................................ 26

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN PECALUNGAN

DESA BANDUNG

Sekretariat : Jl. Subah – Pecalungan Km. 4,5

BAB I. PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 6 Seri D Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13 );

21. Peraturan Desa Bandung Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2015.

BAB II. PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pemerintahan Desa Meliupti :

a. 1. Kepala Desa :

Tugas : a. Kpeala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;

b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat ( 2 ) kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan pemerintah di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembagunan bidang pendidikan, kesehatan;

- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan haka dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna;

- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;

2. Sekretaris Desa :

Tugas : a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

b. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan;

c. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- melakaksanakan urusan keuangan seperti administrasi keunagan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

- melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembnagunan, melakukan monitoring dan ealuasi program, serta penyusunan laporan;

3. Kepala Urusan TU dan Umum :

Tugas : a. Kepala Urusan TU dan umum berkedudukan sebagai unsur staf Sekreatriat.

b. Kepala Urusan TU dan Umum bertugas membantu Sekreatris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan;

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi :

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;

- Melaksanakan administrasi surat-menuyurat;

• menerima surat masuk.

• menempelkan lembar disposisi pada surat masuk.

• menulis surat masuk pada buku agenda surat masuk.

• menyampaikan surat masuk kepada atasan.

• mendistribusikan surat masuk sesuai disposisi atasan.

- Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;

• mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.

• membuat buku ekspedisi sebagai bukti surat keluar.

- Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa.

• Menata buku-buku administrasi bagi perangkat Desa.

- Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor

- Penyiapan rapat-rapat.

• Menyiapkan tempat rapat.

• menyiapkan daftar hadir.

• menyiapkan dokumentasi.

• menyiapkan buku notulen rapat.

- Pengadministrasian aset desa;

• Menginventarisir semua aset desa.

- Pengadmistrasian inventarisasi desa;

• menginventarisir dan mencatat semua aset desa, baik barang bergerak maupun tidak.

- Pengadmistrasian perjalanan Dinas;

• Mencatata semua kegiatan perjalanan Dinas bagi aparat desa.

- Melaksanakan pelayanan umum; dan

- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atsan.

4. Kepala Urusan Keuangan :

Tugas : a. Kepala Urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.

b. Kepala Ursan bertugas membnatu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud ayat ( 2 ) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- Pengurusan administrasi keuangan desa;

• Membuat dan mengisi buku kas umum dan buku- buku keuangan lainnya.

- Pengurusan adminstrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;

- Melaksanakan verifikasi admistrasi keuangan desa;

- Melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;

- Melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa;

- Melaksanakan administrasi penghasilan BPD;

- Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga pemerintah desa lainnya; dan

- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Urusan Perencanaan :

Tugas : a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

b. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 2 ) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :

- Mengkoordinasikan urusna perencaaan desa.

- Menyusun RAPBDesa.

- menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan desa;

- melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintah desa;

- Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa ( RPJMDesa ) dan rencana kerja pemerintah desa ( RKPDesa );

- Menyusun laporan kegiatan Desa; dan

- melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Seksi Pemerintahan :

Tugas : a. Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.

b. Kepala seksi pemerintahan bertugas membnatu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan;

c. untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat ( 2 ), Kepala Seksi pemerintahan mempunyai Fungsi :

- melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;

- menyusun rancangan regulasi des;

- melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;

- melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

- melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;

- melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;

• Membuat dan melaporkan kegiatan kependudukan.

- melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;

- melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan

- melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan :

Tugas : a. Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;

- melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.

- melaksanakan pembnagunan bidang kesehatan.

- melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;

- melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;

- melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi di bidang politik;

- melaksnakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;

- melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdyaan keluarga;

- melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna; dan

- melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Seksi Pelayanan :

Tugas : a. Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan.

b. Kepala seksi pelayanan bertugas membnatu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

c. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;

- meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;

- melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa;

- melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;

• mencatat semua peristiwa, baik nikah, talak, cerai dan rujuk;

• Menbantu proses pernikahan, talak, cerai dan rujuk;

- Melaksanaka pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;

• Menerima laporan kelahiran anak, mengisi struk kematian dan memberikan struk tersebut kepada yang berhak menerima.

• Menerima laporan kematian warga, mengisi struk kematian dan memberikan struk tersebut kepada yang berhak menerima.

• Membantu membuatkan akta kelahiran maupun kematian.

• Membukukan semua peristiwa, baik kelahiran maupun kematian.

- Melaksnakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kepala Dusun :

Tugas : a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

b. Kepala Dusun bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembnagunan desa, pembinaan kemayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

c. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) kelapa dusun memiliki fungsi :

- Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam menigkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;

- melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- melaksanakan tugas0tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sumber Pendapatan :

1. Penerimaan tahun anggaran 2016 bersumber dari :

- Tanah kas desa

- Tanah Bengkok Perangkat Desa

- Hasil Pungutan iuran kepala keluarga

- ADD tahun anggaran 2016

- DD Tahun anggaran 2016

- Bantuan APBD Kab/Kota, APBD dan APBN

2. Pengeluaran untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi :

- Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa’

- Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Belanja Bidang pemberdayaan masyarakat

2. Pemerintahan Umum meliputi :

a. Luas wilayah : 545.800 ha

b. Keadaan Geografis

Desa Bandung terletak didaerah berbukit :

i. Curah hujan 2000 Mm

ii. Bulan hujan 4 bulan

iii. Suhu rata – rata 29 ◦c

iv. Tinggi tempat 210 mdpl

Batas wilayah : Sebelah Utara : Desa Kumejing

Sebelah Selatan : Desa Pecalungan

Sebelah Timur : Desa Menjangan

Sebelah Barat : Desa Duren Ombo

v Jumlah Dusun : 3 Dusun

c. Keadaan penduduk

Laki – laki : 1.308 jiwa

Perempuan : 1.292 jiwa

Jumlah : 2.600 jiwa

Pemeluk agama

Islam : 2.600 jiwa

Lainnya : - jiwa

Menurut pendidikan

Tamat Akademi/PT : orang

Tamat SLTA : orang

Tamat SLTP : orang

Tamat SD : orang

Belum Tamat SD : orang

Tidak Tamat SD : orang

Data OT : ………., orang

OT : orang

OT 1 : orang

d. Keadaan sosial ekonomi

a) Mata pencaharian :

Petani sendiri : orang

Buruh tani : orang

Nelayan : ………., orang

Buruh bangunan : orang

Pedagang : orang

PNS / ABRI : orang

Pensiunan : - orang

b) Jumlah kepala keluarga : KK

c) KK Miskin : KK

d) KK non miskin : KK

e. Prasarana desa

· Balai Desa : 1 buah

· Kantor Desa : 1 buah

· Kantor LPMD : 1 buah

· Kantor PKK : 1 buah

f. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

a. Buku administrasi Administrasi Umum.

- Buku administrasi desa model A - 1

- Buku administrasi desa model A - 2

- Buku administrasi desa model A - 3

- Buku administrasi desa model A - 4

- Buku administrasi desa model A - 5

- Buku administrasi desa model A - 6

- Buku administrasi desa model A - 7

- Buku administrasi desa model A - 8

b. Buku Administrasi Penduduk.

- Buku administrasi desa model B - 1

- Buku administrasi desa model B - 2

- Buku administrasi desa model B - 3

c. Buku Administrasi Keuangan.

- Buku administrasi desa model C - 1.a

- Buku administrasi desa model C - 1.b

- Buku administrasi desa model C - 1.c

- Buku administrasi desa model C - 2

- Buku administrasi desa model C - 3.a

- Buku administrasi desa model C - 3.b

- Buku administrasi desa model C - 3.c

d. Buku Administrasi Pembagunan.

- Buku administrasi desa model D 1

- Buku administrasi desa model D 2

- Buku administrasi desa model D 3

- Buku administrasi desa model D 4

e. Buku administrasi BPD

- Buku administrasi desa model E - 1

- Buku administrasi desa model E - 2

- Buku administrasi desa model E - 3

- Buku administrasi desa model E – 4.a

- Buku administrasi desa model E - 4.b

f. Buku administrasi Lainnya.

- Buku administrasi desa model F 1

- Buku administrasi desa model F 2

- Buku administrasi desa model F 3

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Pembangunan Prasarana Pemerintahan.

2. Pembangunan Prasarana Produksi

3. Pembangunan Prasarana Perhubungan

4. Pembangunan Prasarana Sosial

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Bidang Agama

2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

3. Bidang Kesehatan

4. Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Perempuan

2. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

3. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Pemuda

BAB III. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Menertibkan pelaksanaan inventarisasi barang.

2. Menertibkan administrasi kependudukan.

3. Menertibkan pelaksanaan pemungutan pajak

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Pembangunan Prasarana Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan diantaranya :

a. Perbaikan fasilitas lingkungan balai / kantor desa ( Perbaikan Kamar Mandi kantor )

b. -

2. Pembangunan Prasarana Produksi

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Prasarana Produksi yang telah dilaksanakan diantaranya :

a. Pengadaan Kebun Buah

b. -

3. Pembangunan Prasarana Perhubungan

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan yang telah dilaksanakan diantaranya :

a. Draenase dan talud Dk. Paruk rt. 01 rw. 06

c. Draenase/IPAL dan talud Dk. Paruk rt. 02 rw. 06

d. Pembangunan Gedung RA Miftahul Huda

e. Rabat Beton dan Draenase Dk. Gamblok, Dk. Klumprit dan Dk. Krajan.

f. Jembatan Dk. Klumprit

g. Rabat Beton Dk. Munggangsari

h. Draenase/IPAL dan talud Dk. Munggangsari.

4. Pembangunan Prasarana Sosial

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Prasarana Sosial yang telah dilaksanakan diantaranya :

a. -

b. -

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Bidang Agama

2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

3. Bidang Kesehatan

4. Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Perempuan.

- Pelatihan membuat kue nastar.

- Sosialisasi peningkatan Mutu BKB dan PAUD

- Sosialisasi bidang kesehatan dan peraturan perundangan bagi kelompok perempuan.

2. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.

- Pelatihan paralegal bagi kelompok masyarakat.

- pelatihan P3MD bagi LPMD dan KPMD.

3. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Pemuda.

- Sosialisasi tentang hukum dan perundangan undangan bagi kelompok pemuda.

- Pelatihan perawatan, pemeliharaan dan servis komputer.

BAB IV. PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN DESA

A. SUMBER PENDAPATAN

Penerimaan tahun anggaran 2015 bersumber dari :

- Tanah kas desa Rp. 13.380.000,-

- Silpa Rp. 10.318.525,-

- Tanah Bengkok Perangkat Desa Rp. 28,134,000,-

- Hasil Swadaya Partisipasi :

a. Sumbangan Sarpras Desa Rp. ,-

b. Sumbangan/iuran untuk kegiatan HUT RI Rp. 4.300.000,-

- Hasil gotong royong Masyarakat :

a. Rp. ,-

b. Rp. ,-

- ADD tahun anggaran 2016 Rp. 335.302,700,-

- DD Tahun Anggaran 2016 Rp. 623,294,000,-

- Bantuan APBD Kab/Kota, Rp. 56,887,086,-

- Bantuan APBD Prop. Rp. 5,000,000,-

- Bantuan APBN Rp

Jumlah Rp. 1,076,616,311,-

B. BELANJA

a. Kegiatan Belanja Langsung meliputi :

Operasional Perkantoran

Belanja barang dan jasa

Belanja bahan pakai habis

- Belanja ATK Rp. 1.377.000,-

- Alat Listrik Rp. 268,000,-

- Belanja Perangko Rp. 600,000,-

- Alat Kebersihan Kantor Rp. 200,000,-

- BBM/GAS Rp. 4.940,000,-

Belanja jasa kantor

- Belanja telepon Rp. ,-

- Belanja Air Rp. 180,000,-

- Belanja Listrik Rp. 1,200,000,-

- Belanja Jasa Internet Rp. 3.600.000,-

- STNK Rp. 500,000,-

Belanja perawatan dan pemeliharaan

- Belanja Jasa service Rp. 800,000,-

- Belanja Suku cadang kendaraan Rp. 800,000,-

Belanja pemeliharaan sarana prasarana kantor

- Pemeliharaan Komputer Rp. 250,000,-

- Pmeliharaan Printer Rp. 250,000,-

- Pemeliharaan Sound System Rp. 300,000,-

Belanja cetak dan penggandaan

- Belanja Cetak

- Belanja Penggandaan Rp. 1.100.800,-

Belanja sewa

- Sewa Gedung/gudang Rp. ,-

- Sewa Ruang rapat/pertemuan Rp. ,-

- Sewa Mobil Rp. ,-

- Sewa alat berat( buldozer, eskavator, wales ) Rp. ,-

- Sewa Perlengkapan kantor Rp. ,-

Belanja Honorarium Rp. ,-

- Pengguna anggaran/ kuasa peng. Anggaran Rp. 1,500,000,-

- PPTKD Rp. 600,000,-

- Bendahara Desa Rp. 1,200,000,-

- Koordinator dan verifikasi Rp. 1,200,000,-

- RT dan RW Rp. ,-

- Limas Rp. ,-

- Petugas kebersihan kantor desa Rp. ,-

Belanja makan minum rapat

- Belanja makan minum rapat Rp. 2,000,000,-

- Belanja makan minum tamu Rp. 500,000,-

Belanja pakaian dinas

- belanja pakaian kheki Rp. ,-

- Belanja pakaian korpri Rp. ,-

- Belanja pakaian batik Rp. ,-

- Belanja pakaian olah raga Rp. 1.610.000,-

Belanja perjalanan dinas

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 500,000,-

- Belanja perjaalanan dinas luar daerah Rp. 200,000,-

Belanja modal

- Belanja modal komputer Rp. 4,000,000,-

- Belanja Printer Rp. 1,000,000,-

- Belanja Kamera Rp. 5,000,000,-

- Belanja mesin TIK Rp. 2,500,892,-

- Belanja Gorden Rp. 1,176,000,-

- Belanja Genset Rp. 3,000,000,-

- Papan Monografi Rp. 3,000,000,-

- Pengadaan Sofware peta sosial desa Rp. 2,544,540,-

- Komputer Core I3 Rp. 6,000,000,-

- Belanja persetifikatan 1 bidang tanah desa Rp. 5,000,000,-

- Belanja pintu lipat Besi Rp. 4,105,500,-

Jumlah Rp. 63,002,732,-

b. Kegiatan Belanja Tidak Langsung meliputi :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa Rp. 189,570,000,-

- Tunjangan jaminan kesehatan Rp. 5,687,100,-

- Tunangan Ketenagakerjaan Rp. 11,829,168,-

- Penghargaan PD Masa kerja 20 tahun Rp. 4,200,000,-

- Tunjangan jabatan Rp. 28,134,000,-

- Upah pungut PBB Rp. 6,887,086,-

- Bantuan iuran HUT RI Rp. 4,300,000,-

- Tunjangan BPD Rp. 17,460,000,-

- Operasioal BPD Rp. 4,364,400,-

- Operasional RT/RW Rp. 8,409,300,-

- Insentif Honor RT/RW Rp. 8,280,000,-

- Pelatihan Paralegal bagi kel. masyarakat Rp. 8,500,000,-

- Pelatihan P3MD bagi LPMD dan KPMD Rp. 3,500,000,-

- Pelatihan membuat kue nastar Rp. 4,923,000,-

- Sosialisasi Peningkatan mutu BKB dan PAUD Rp. 4,577,000,-

- Sosialisasi bidang kesehatan dan peraturan

perundangan bagi kelompok perempuan Rp. 3,500,000,-

- Pelatihan Perawatan, pemeliharaan dan

Servis komputer bagi kel. pemuda Rp. 3,500,000,-

- Sosialisasi tentang hukum dan perundangan

Undangan bagi kelompok pemuda Rp. 3,500,000,-

- Pembangunan Draenase dan Talud Rp. 43,750,000,-

- Draenase/IPAL dan Talud Rp. 89,666,500,-

- Pembangunan RA Miftahul Huda Rp. 133,680,000,-

- Pembangunan Rabat Beton dan Draenase Rp. 128,507,000,-

- Pembangunan Jembatan Rp. 24,416,500,-

- Pembangunan Rabat beton Munggangsari Rp. 23,602,000,-

- Pembangunan Draenase/IPAL dan talud Rp. 147,672,000,-

- Penyelenggaraan perencanaan desa Rp. 2,500,000,-

- Penyelenggaraan SOTK Desa Rp. 5,000,000,-

- peningkatan sumber daya aparat pemerintah

Desa, BPD, dan RT/RW Rp. 15,000,000,-

- Operasional KPMD Rp. 5,000,000,-

- pengadaan kebun buah Rp. 50,000,000,-

- Rehab Kamar mandi kantor desa Rp. 10,318,525,-

- Pelebaran Lapangan Rp. 13,380,000,-

Jumlah Rp. 1,013,613,579,-

1. PERHITUNGAN ANGGARAN

b. Target dan realisasi penerimaan APBDes Tahun 2016

c. Target dan realisasi kegiatan Belanja Langsung Tahun 2016

d. Target dan Realisasi Kegiatan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016

BAB V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN MENGATASI PERMASALAHAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Permasalahan yang di hadapi dalam penyelenggaraan terhadap pelayanan publik dapat dikatagorikan dalam tiga kelompok antara lain :

1. Dalam kelembagaan pemerintahan desa sebagai mitra kerjanya dalam upaya optimalisasi terhadap pelayanan kepada masyarakat masih terkendala masalah lama sepeti SDM

2. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, yang mayoritas pengetahuan dan pendidikan setingkat lulusan SD sehingga perkembangan disektor pembangunan berjalan lamban

3. Belum dimanfaatkan potensi alam yang ada secara optimal.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan diantaranya :

1. Faktor alam

2. Dalam pelaksanaan kegiatan terbentur adanya penetapan anggaran sehingga tidak tepat waktu penyelesaian pekerjaan.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Kontribusi dan pembelajaran dari lembaga – lembaga sosial kemasyarakatan belum dimanfaatkan secara optimal

2. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, mayoritas pengetahuan dan pendidikan setingkat lulusan SD sehingga perkembangan terutama disektor pendidikan dan keagamaaan berjalan lamban

3. Belum dimanfaatkan potensi alam yang ada secara optimal.

D. BIDANG KEUANGAN TERMASUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, SERTA PERHITUNGAN ANGGARAN

1. Faktor alam

2. Dalam pelaksanaan kegiatan terbentur adanya penetapan anggaran sehingga tidak tepat waktu penyelesaian pekerjaan.

BAB VI. LAIN - LAIN

1. Penetapan kebijaksanaan :

a. Cara penetapan :

Rancangan keputusan dibuat lewat rapat staf, LPMD, tokoh masyarakat, lembaga desa serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Setelah rancangan keputusan dibuat, dimusyawarahkan lewat rapat BPD. Kemudian, keputusan desatersebut oleh Kepala Desa dimintakan pengesahan Bupati lewat Camat . Setelah turun pengesahan atas keputusan desa dari Bupati lewat Camat, Kepala Desa menindaklanjutinya dengan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksananya.

c. Jumlah kebijaksanaan.

Ada 3 buah Materi

- Keputusan Kepala Desa tentang Program Kerja Tahunan Desa Tahun 2016

- Keputusan Kepala Desa Petunjuk Pelaksanaan APBDes Tahun 2016

- Peraturan Desa tentang perhitungan APBDes Tahun 2016

2. Upaya peningkatan swadaya masyarakat.

Hasil pembinaan masyarakat dalam usaha meningkatkan swadaya masyarakat, partisipasi masyarakat dinilai cukup baik.

Sehingga tahun 2016 dapat melaksanakan pembangunan fisik yang dibiayai dari swadaya murni masyarakat yaitu :

1. Pembangunan rehab tempat ibadah

2. Upaya pembinaan organisasi kemasyarakatan

3. Tingkat pendidikan

4. Upaya memelihara dan meningkatkan hasil pembangunan

5. Upaya peningkatan penghasilan / kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa.

10. Pelaksanaan roda pemerintahan desa, baik di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan sudah berjalan lancar, tertib dan baik.

11. Penetapan APBDes dengan realisasinya hampir berimbang.

BAB VII. PENUTUP

1. Kesimpulan laporan :

Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa ini dibuat sebagai evaluasi kegiatan Tahun anggran 2016 baik di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dicapai atau dilaksanakan.

2. Saran dan tindakan yang diperlukan :

Mengingat keterbatasan dan kemampuan kami, kami sadar bahwa laporan pertanggungjawaban Kepala Desa ini masih jauh dari yang diharapkan untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 21 Januari 2017

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

SUSUNAN PENGURUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN

NO	N A M A	UMUR	JABATAN	KETERANGAN
1	WIRO PUSPITO		KETUA
2	SYAMSUDDIN		SEKRETRIS
3	SUTRIMO		ANGGOTA
4	IBNU ROFIQ		ANGGOTA
5	RATIM		ANGGOTA
6	SURIP RUMADI		ANGGOTA

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA ( RW )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	ALAMAT	KETERANGAN
1	Tarmini	Ketua RW I	Dk.Munggangsari
2	Muallimin	Ketua RW II	Dk Munggangsari
3	Saiful Ma’arif	Ketua RW III	Dk Krajan
4	Imroatun Nasehah	Ketua RW IV	Dk Klumprit
5	Muja	Ketua RW V	Dk Paruk
6	Tuyari	Ketua RW VI	Dk Paruk

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	ALAMAT	KETERANGAN
1	Budi Tri Sari	Ketua	Dk. Munggangsari
2	Darono	Ketua	Dk. Munggangsari
3	Sartono	Ketua	Dk Jurang
4	Nurohim	Ketua	Dk Jurang
5	Ibnu Rofiq	Ketua	Dk Krajan
6	Tuyono	Ketua	Dk Krajan
7	Suratmo	Ketua	Dk Gamblok
8	Fauzi	Ketua	Dk Klumprit
9	Ngaturi	Ketua	Dk Paruk
10	Saifudin	Ketua	Dk Paruk
11	Kaman	Ketua	Dk Paruk
12	Rondiyan	Ketua	Dk Paruk

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

SUSUNAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KSEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN

KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Bp. Kholidun Ny. Istiharoh Ny. Misriyah Ny. Imro’atun Nasechah Ny. Tarmini Ny. Windiyanah Ny. Nur Hayati Ny. Dzirwatussa’adah Ny. Nurul Ghonimah Ny. Rohayati Ny. Choripah Ny. Widarpi Ny. Siti Kholifah Ny. Nur Hasanah Ny. Maesaroh Ny. Maslehah Ny. Siti Halimah Ny. Ristina Ny. Komariyah Ny. Nur Amanah Ny. Qo’imah Ny. Zumratun Musyarofah Ny. Sinta Larasati	Pembina Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara I Bendahara II Ketua Pokja I Anggota Anggota Anggota Ketua Pokja II Anggota Anggota Anggota Ketua Pokla III Anggota Anggota Anggota Ketua Pokla IV Anggota Anggota Anggota

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

DATA PERANGKAT DESA

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG

NAMA

JENIS KELAMIN

TEMPAT/TANGGAL/LAHIR

JABATAN

SK TMT

SK PEMBERHENTIAN

LUAS BENGKOK

KETERANGAN

KHOLIDUN

Batang, 16-12-1972

KEPALA DESA

23-09-2013

ZAENAL MUTTAQIN

Batang, 14-03-1988

SEKRETARIS DESA

27-06-2016

TARMINI

Batang, 05-02-1969

KAUR TU DAN UMUM

03-09-1993

IMROATUN NASEHAH

Batang, 25-04-1990

KAUR KEUANGAN

19-12-2009

MUJO

Batang, 20-03-1965

KAUR PERENCANAAN

31-12-2011

NGATONO

Batang, 13-04-1974

KASI PEMERINTAHAN

27-06-2016

RAHONO

Batang, 09-05-1966

KASI KESEJAHTERAAN

29-04-2008

CASMURI

Batang, 03-09-1958

KASI PELAYANAN

29-04-2009

MUALLIMIN

Batang, 28-09-1990

KADUS I

27-06-2016

SAIFUL MA’ARIF

Batang, 04-03-1993

KADUS II

27-06-2016

TUYARI

Batang, 09-10-1955

KADUS III

03-09-1993

KEPALA DESA BANDUNG

K H O L I D U N

SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( L P M D )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG

No	N a m a	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan	Agama	Kedudukan Dalam Kepengurusan	Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Turip Darono Rayisno M. Fauzi Kurdiyatmo Nur Shohidin Abdl Kohar Toaman Waryo Subadri Abdul Muttaqin Taufiqin Syaefudin Rondiyan Siti Kholifah Maslehah Nur Amanah Mujiati Sutarti Misriyah Wiwi Widarpi Dzirwatus Sa’adah	Batang, 10/06/1987 Batang, 11/11/1972 Batang, 04/08/1966 Batang, 10/11/1971 Batang, 24/06/1973 Batang, 05/08/1985 Batang, 12/12/1969 Batang, 07/09/1971 Batang, 16/10/1952 Batang, 13/03/1973 Batang, 26/10/1986 Batang, 13/07/1968 Batang, 28/09/1984 Batang, 19/04/1976 Batang, 05/05/1965 Batang, 22/07/1971 Batang, 22/12/1987 Batang, 02/03/1963 Batang, 11/04/1956 Pekalongan, 20/03/1972 Batang, 06/03/1987 Batang, 11/12/1988	SLTA SLTP S1 SLTP SLTP SLTA SLTP SLTP SD SLTP S1 SD SD SLTA SLTP SD SLTA SLTP SD S1 SLTP SD	Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Seksi Agama Anggota Anggota Ketua Seksi Ketentraman dan Ketertiban Anggota Anggota Ketua Seksi Pendidikan, Olah Raga, Kesenian dan Ketrampilan Anggota Anggota Ketua Seksi Pemberdayaan Perekomian dan Koperasi Anggota Anggota Ketua Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup Anggota Anggota Ketua Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Anggota Anggota

KEPALA DESA BANDUNG

KHOLIDUN

BLOG 'NA NASEHAH

Minggu, 28 Mei 2017

LKPJ KE BPD

Tidak ada komentar:

Posting Komentar