SOAL DAN JAWABAN MANAJEMEN STRATEGI_SEM6_UNISS BATANG 2018

JAWABAN UAS MANAJEMEN STRATEGI (SORE)

1.      PERTANYAAN :
Jelaskan perbedaan strategi kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi dengan strategi-strategi focus?

JAWABAN :
Dalam strategi kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi keunggulan kompetitif dicari dengan bersaing dalam banyak segmen pelanggan, ruang lingkupnya pun memiliki beberapa dimensi, diantaranya kelompok-kelompok segmen produk dan pelanggan yang dilayani serta susunan pasar yang geografis dimana perusahaan bersaing. Berbeda dengan strategi kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi dalam strategi-strategi focus perusahaan akan berusaha menggunakan kompetensi-kompetensi intinya untuk melayani kebutuhan segmen industry tertentu : kelompok pembeli partikural (misalnya, remaja atau penduduk senior), segmen atau lini yang berbeda (misal, produk-produk untuk pelukis professional), atau pasar geografis yang berbeda (bagian timur atau barat Amerika Serikat), dalam hal ini ruang lingkup atau segmen strategi-strategi focus lebih sempit. Meskipun berbeda namun semua strategi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2.      pertanyaan :
Apakah kriteria kunci dalam strategi kepemimpinan biaya dan bagaimanakah cara untuk penekanan biayanya?

jawab :
kriteria kunci :
1. produk yang terstandarisasi secara relatif
2. features yang dapat diterima oleh banyak pelanggan
3. harga kompetitif terendah

usaha untuk menekan biaya melalui :
- membangun skala fasilitas yang efisien
- kontrol ketat terhadap biaya produksi dan overhead
- minimalisasi biaya penjualan, R&D dan pelayanan
- state of the art manufacturing facilities
- monitoring biaya aktivitas yang disediakan oleh outside
- penyederhanaan proses

3.      Pertanyaan :

Berikan contoh Perusahaan yang menerapkan strategi keunggulan biaya dan bagaimana perusahaan ini dapat bertahan diantara pesaing-pesaingnya??

Jawab :

Di tengah budaya global yang membutuhkan kemudahan berkomunikasi, Nexian masuk ke pangsa pasar Indonesia dengan menawarkan Handphone dengan harga murah dan fitur yang lengkap. Dengan Menerapkan strategi keunggulan biaya yang relatif rendah dibanding handphone yang sudah beredar sebelumnya dan bekerja sama dengan perusahaan jasa telekomunikasi seperti XL, Telkomsel dan Indosat, Nexian berhasil merajai pangsa pasar masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Tapi tidak semudah itu mempertahankan kejayaannya, karena semakin lama banyak pesaing handphone merk china yang masuk dan menawarkan fitur yang lebih baik dan dengan harga yang relatif bersaing.
Nexian terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk yang terkesan elegant dan prestisius dengan harga yang miring. Nexian juga memperhatikan pelayanan dengan memperluas kantor serive center. Dengan inovasi yang terus berlanjut dan pelayanan yang terus ditingkatkan, Nexian akan tetap bisa bertahan walaupun pesaing-pesaing masuk dengan berbagai ancaman.

4.      Sebutkan dan jelaskan dua factor yang menetukan strategi investasi dalam strategi tingkat bisnis!
Jawab : dua faktor yang memepengaruhi tersebut adalah posisi perusahaan dalam industri dan siklus hidup industri dimana perusahaan bersaing, dimana :
(a) Posisi kompetitif
Posisi bersaing perusahaan dapat dilihat dari 2 hal yaitu market share dan sifat
distinctive competencies yang dimiliki.
- Makin besar pangsa pasar, makin kuat posisi bersaing, investasi semakin menjanjikan.
- Keunikan, kekuatan, dan banyaknya distinctive competencies yang dimiliki perusahaan
membuat posisi bersaingnya kuat dan investasinya lebih menjanjikan.
(b) Efek Life-cycle Industri
Setiap fase industri memiliki lingkungan industri yang berbeda dan peluang serta
ancaman yang berbeda. Persaingan paling kuat terjadi pada fase shakeout dimana persaingan semakin ketat.
Perusahaan yang kuat butuh share-increasing strategi untuk menarik pelanggan dari perusahaan lemah atau yang keluar. Bagi cost leader, butuh investasi untuk cost control. Bagi diferensiator. investasi perlu untuk marketing dan after sales service.
Perusahaan yang lemah akan menganut market concentration strategy (spesialisasi di segmen
atau produk tertentu); perusahaan yang akan keluar menganut harvest alau liquidation
strategy dan yang paling kecil persaingan pada fase embrionik karena dalam fase ini kebutuhan investasi tinggi karena diperlukan untuk membentuk keunggulan kompetitif strategi investasi yang sesuai ialah share-building strategi. Sasaran utama ialah membangun market share dan menciptakan keunggulan kompetitif yang unik dan stabil. Memerlukan sumberdaya besar untuk membangun kompetensi R & D
dan marketing. Pada setiap fase industri memiliki implikasi investasi yang berbeda.

 

5.      Pertanyaan:
Bagaimana perusahaan memilih dan mengidentifikasi peluang bisnis agar tercipta strategi tingkat bisnis yang tepat ?

Jawaban:
Peluang dipilih melalui pengamatan atas lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan menentukan kompetensi inti yang cocok untuk menerapkan strategi pencipta nilai dalam pasar tertentu.
Strategi merupakan sejumalah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing.
Karena kompetensi inti merupakan sumber daya dan kemampuan yang telah ditentukan sebagai sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan terhadap pesaingnya.
jadi, strategi yang tepat dapat tercipta jika didasarkan pada kompetensi inti yang khusus dari suatu perusahaan dan mengindikasikan bagaimana suatu organisasi bermaksud bersaing dalam pasar produk tertentu serta memperoleh keunggulan bersaing atas pesaingnya, dan strategi tingkat bisnis yang berhasil berdasarkan atas kebutuhan konsumen.
perusahaan akan secara bersamaan mempelajari tiga hal-siapa, apa, dan bagaimana yang menyebabkan perusahaan menentukan kelompok konsumen mana yang akan dilayani, kebutuhan yang dimiliki komsumen yang harus dipenuhi, dan kometensi inti yang dimiliki yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam strategi differensiasi, untuk membangun citra positif agar terwujud differnsiasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah sau cara tersebut, yaitu melalui melalui dimensi citra persepsi.

 

6.      pertanyaan :
Dasar perumusan BLS ialah kebutuhan pelanggan (apa yang diinginkan), kelompok
pelanggan (siapa yang membutuhkan), dan distinctive competencies (kompetensi yang
menonjol) untuk merespons kebutuhan pelanggan..
salah satu element yang menentukan adalah segmentasi pasar.
apa itu segmentasi pasar dan bagaimana stateginya..????

jawaban :

Segmentasi Pasar yg muncul oleh adanya Kelompok Pelanggan. Segmentasi pasar
adalah pengelompokan pelanggan berdasar kebutuhan atau preferensi (keinginan). Ini
diadopsi dalam strategi penciptaan keunggulan kompetitif. Misalnya, GM
mengelompokkan pelanggan berdasar income dan membuat mobil sesuai dengan
income tersebut.
Pada dasarnya terdapat 3 strategi untuk segmentasi pasar
(a) Mengabaikan perbedaan kebutuhan pelanggan, semua pelanggan sama.
(b) Mengelompokkan pasar dan membuat produk untuk setiap kelompok.
(c) Memperhatikan kelompok pelanggan dan memilih satu kelompok sebagai target

 

7.      Pertanyaan:
Perusahaan atau organisasi yang kompetitif secara strategis adalah mereka yang berkonsentrasi pada pelanggan dalam memilih dan menerapkan strategi-strategi tingkat bisnisnya dalam rangka memuaskan pelanggan. Hal apa saja yang dapat dilakukan agar pernyataan di atas dapat tercapai?

Jawab :
Hal yang dapat dilakukan:
1. Mencari cara untuk memecahkan masalah-masalah pelanggan dengan barang-barang atau jasa yang perusahaan jual.
2. Tetap fokus pada kebutuhan untuk melakukan inovasi secara terus-menerus, bahkan jika penawaran perusahaan terjual dengan sangat baik.
3. Mencatukan bagaimana caranya menggunakan kompetensi-kompetensi inti perusahaan dengan cara-cara yang tidak dapat ditiru oleh para pesaing.
4. Merancang strategi-strategi yang memungkinkan perusahaan memuaskan kebutuhan pelanggan saat ini, baik kebutuhan yang sudah diantisipasi maupun yang belum diantisipasi.
Sebagai pemicu proses di atas, kebutuhan pelanggan diharapkan dapat membantu perusahaan untuk tetap menjadi pemimpin (leader) dalam mengembangkan teknologi-teknologi produk yang inovatif dan berpusat pada pelanggan.

 

8.      Pertanyaan :
Dalam aktivitasnya, suatu perusahaan pasti mempunyai strategi-strategi jitu untuk mengembangkan usahanya. Strategi itu diperlukan oleh suatu perusahaan sebagai alat untuk merefleksikan keyakinan perusahaan tentang dimana dan bagaimana ia mempunyai keunggulan di atas lawan-lawannya. Dua dari sekian strategi yang dikenal, yang akan dibahas di sini yaitu strategi kepemimpinan biaya dimana strategi ini dirancang agar dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Sedangkan strategi differensiasi adalah strategi yang dipakai oleh suatu perusahaan untuk berusaha berbeda dari para pesaingnya dalam segala dimensi. Bagaimana jika kedua strategi tersebut mengalami suatu proses kombinasi menjadi satu?
Jawaban :
Penggabungan akan pendekatan kedua strategi tersebut bukanlah menjadi suatu yang asing dan baru dilaksanakan. Perusahaan yang mampu mengkombinasikan kedua strategi tersebut secara sukses akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk berdaptasi secara cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti perubahan akan lingkungan, belajar keahlian dan teknologi baru menjadi lebih cepat, dan dapat memakai kompetensi-kompetensi inti untuk seluruh unit bisnis dan lini produk secara efektif.
Hal tersebut didukung oleh sejumlah hasil riset yang telah dilakukan bahwa perusahaan yang dapat berhasil dalam persaingan industri adalah perusahaan yang mampu secara efektif megkombinasikan strategi biaya rendah dan melakukan diferensiasi. Selain itu, juga telah diemukan buti lainnya, perusahaan dengan kinerja terbaik dalam industri elektronik Korea merupakan hasil dari kombinasi kedua strategi tersebut. Jadi dapat dikatakan strategi integratif membuat perusahaan mungkin untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan menawarkan dua jenis nilai pad pelanggan yaitu beberapa bentuk diferensiasi (tapi lebih sedikit dari yang disediakan oleh perusahaan differensiasi produk) dan biaya yang relatif rendah (tapi tidak serendah produk dari pemimpin biaya )

 

9.      Pertanyaan : Teknologi internet menjadi fenomena menakjubkan bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sejak awal kemunculannya. Internet memberikan kemudahan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memungkinkan jaringan pemasaran yang lebih luas, efektif, dan efisien. Jika menilik keterkaitan antara internet dan pemasaran, mampukah internet menjadi media promosi utama bagi semua perusahaan?

Jawab : Pendiri perusahaan Microsoft, Bill Gates, pernah menyebutkan bahwa sasaran pasar paling potensial melalui internet adalah kaum remaja. Bill Gates menyebut kaum remaja sebagai “gaya hidup web”. Pernyataan tersebut dapat kita jabarkan bahwa segmentasi pasar/ kelompok pasar yang paling dominan menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhannya adalah remaja. Sedangkan untuk kelompok usia dewasa dan pensiun, dapat dipastikan porsi penggunaan internet lebih rendah. Bagi perusahaan yang sasaran utamanya adalah kaum remaja, internet bisa jadi media andalan untuk mempromosikan produknya. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah; jika segmentasi pasar yang dituju perusahaan bukanlah kelompok remaja. Sebagai contoh sebuah perusahaan menyediakan jasa dengan segmentasi pasar kelompok lanjut usia, maka promosi melalui internet tidak menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini bisa disebabkan karena pengguna internet dari golongan lansia tidak sebanyak kaum remaja. Sehingga strategi promosi perusahaan sebaiknya dilakukan melalui media lain seperti koran dan televisi. Strategi ini dapat dikatakan lebih tepat antara media promosi dan segmentasi pasar yang dituju.

 

10.  PERTANYAAN :
Perusahaan-perusahaan harus fleksibel secara strategis agar berhasil dalam menggunakan strategi integratif kepemimpinan biaya/diferensiasi. Terdapat 3 pendekatan terhadap kerja organisasional yang dapat meningkatkan fleksibilitas strategis yang berkaitan dengan penggunaan strategi tersebut. Sebut dan jelaskan ketiga pendekatan tersebut !

JAWABAN :
1. Sistem Manufaktur Fleksibel
Suatu Sistem Manufaktur Fleksibel (Flexible Manufacturing System-FMS) adalah proses yang dikontrol oleh komputer untuk memproduksi berbagai produk dalam kuantitas yang moderat, fleksibel dengan intervensi manual yang minimum. Tujuan dari FMS adalah untuk menghilangkan pertukaran (trade off) biaya rendah-versus-perdagangan variasi produk yang melekat dalam teknologi manufaktur tradisional. Fleksibilitas yang diberikan oleh FMS memungkinkan suatu pabrik untuk berubah dengan cepat dan mudah dari pembuatan suatu produk ke pembuatan produk lainnya. Jika digunakan dengan benar, FMS dapat membantu perusahaan menjadi lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan, sambil tetap mempertahankan keunggulan biaya rendah dan kualitas produk dengan konsisten. Karena FMS mengurangi ukuran lot yang diperlukan untuk memanufaktur sebuah produk dengan efisien, kapasitas perusahaan untuk melayani kebutuhan unik dari ruang lingkup persaingan yang sempit meningkat. Penggunaan FMS yang efektif berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memahami batasan-batasan yang mungkin diciptakan oleh sistem ini dan untuk merancang bauran mesin, sistem komputer, dan pekerja manusia, dengan efektif. Sistem Eksekusi Manufaktur (Manufacturing Execution System-MES) adalah salah satu jenis FMS, yang mampu membuat simulasi dan segala sesuatu yang terjadi di pabrik, termasuk rute produksi dan arah proses. Dengan MES, perubahan dapat dilakukan dengan cepat untuk memodifikasi proses manufaktur sebuah produksi.

2. Jaringan Informasi di antara Perusahaan-perusahaan
Jaringan informasi baru yang menghubungkan perusahaan manufaktur dengan para suplier, distributor, dan para pelanggannya merupakan perkembangan teknologi lainnya yang meningkatkan fleksibilitas strategis dan daya tanggap perusahaan. Banyak perusahaan telah melakukan investasi dengan jumlah yang signifikan (dalam jumlah dolar dan orang) untuk menginstalasi sistem perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan (Enterprise Resource Planning-ERP) yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Peningkatan ini dihasilkan oleh penggunaan sistem ini melalui data keuangan dan operasional yang bergerak dengan cepat antara satu departemen ke departemen lainnya. Selain itu, sistem ini mendukung pertukaran data antara perusahaan dengan para suplier dan distributornya.

3. Sistem Manajemen Kualitas Total
Tujuan penting yang dicari melalui penggunaan sistem Manajemen Kualitas Total (Total Quality Management-TQM) adalah peningkatan kualitas produk perusahaan dan tingkat produktivitas dari seluruh organisasi. Peningkatan kualitas memusatkan perhatian pelanggan pada perbaikan kinerja produk dan pada utilitas reabilitas bentuk-bentuknya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai diferensiasi dan terutama harga-harga dan pangsa pasar yang lebih tinggi. Penekanan pada kualitas teknik produksi akan menurunkan biaya manufaktur dan jasa melalui penghematan dalam pengerjaan kembali, bahan-bahan sisa, dan biaya garansi. Penghematan ini dapat menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di atas pesaing-pesaingnya. Jadi, program TQM menyatukan aspek-aspek strategi diferensiasi dan kepemimpinan biaya. Empat asumsi kunci yang mendasari TQM, yaitu asumsi pertama adalah bahwa “biaya kualitas yang buruk jauh lebih besar dari biaya pengembangan proses yang memproduksi produk dan jasa berkualitas tinggi”. Asumsi kedua adalah bahwa “para pegawai secara alamiah peduli pada pekerjaannya dan akan berinisiatif untuk memperbaikinya”. Asumsi ketiga adalah bahwa “sistem organisasi terdiri dari bagian-bagian yang tingkat saling ketergantungannya sangat tinggi.” Memecahkan masalah interdependensi memerlukan proses pengambilan keputusan yang integratif dengan partisipasi dari semua wilayah-wilayah fungsional yang terpengaruhi. Asumsi keempat adalah bahwa “tanggung jawab untuk sistem TQM yang efektif berada tepat pada pundak manajer tingkat-atas.” Mereka harus terbuka dan sepenuhnya mendukung penggunaan sistem TQM dan menerima tanggung jawab untuk rancangan organisasi yang memungkinkan para pegawainya bekerja dengan efektif.

 

 

 

 

 

 

 

LKPJ KE BPD

KATA PENGANTAR

                      Alhamdulillahi robbil’alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pemerintah Desa dalam membelanjakan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2016 dan Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2016 maupun bantuan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Maupun dana Bantuan APBN / Pusat. Dalam pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir dan selesai sesuai rencana serta tanpa ada permasalahan yang tidak dapat teratasi.

                      Maksud dan tujuan di susunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada BPD adalah untuk mempertanggung jawabkan Anggaran Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang terkait langsung maupun tidak mengenai pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

                     Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini, yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Bandung Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak perbaikan dalam kami  melangkah selanjutnya.

                            Akhirnya kami berharap, semoga Laporan Kerja Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD ini dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang.

Bandung, 20 Januari 2017

KEPALA DESA BANDUNG

KHOLIDUN

DAFTAR  ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................. 1

BAB II PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN............... 3

A.      BIDANG PEMERINTAHAN......................................................................................... 3

B.      BIDANG PEMBANGUNAN...................................................................................... 10

C.      BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT....................................................................... 10

D.      BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT................................................................ 11

BAB III PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN................................. 11

A.      BIDANG PEMERINTAHAN...................................................................................... 11

B.      BIDANG PEMBANGUNAN...................................................................................... 11

C.      BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT...................................................................... 11

D.      BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT...................................................................

BAB IV  PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN DESA......................... 12

A.      SUMBER PENDAPATAN......................................................................................... 12

B.       BELANJA............................................................................................................... 12

C.      PERHITUNGAN ANGGARAN.................................................................................. 15

BAB V  PERMASALAHAN YANG DI HADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN MENGATASI PERMASLAHAN   19

A.      BIDANG PEMERINTAHAN..................................................................................... 19

B.      BIDANG PEMBANGUNAN..................................................................................... 19

C.      BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN............................................................ 19

D.      BIDANG KEUANGAN TERMASUK ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA, SERTA PERHITUNGAN ANGGARAN............................................... 19

BAB VI LAIN-LAIN................................................................................................................. 19

BAB VII PENUTUP................................................................................................................. 20

SUSUNAN PENGURUS BADAN  PERMUSYAWARATAN DESA.................................................. 21

SUSUNAN PENGURUS RW.................................................................................................... 22

SUSUNAN PENGURUS RT..................................................................................................... 23

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN........................................ 24

DATA PERANGKAT DESA....................................................................................................... 25

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA................................ 26

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN PECALUNGAN DESA BANDUNG Sekretariat : Jl. Subah  –  Pecalungan Km. 4,5

BAB I.          PENDAHULUAN

1.         Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.         Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3.         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004  Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.         Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.         Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6.         Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.         Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8.         Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor       4593);

9.         Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 6 Seri D Nomor 5);

11.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 13);

12.      Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

13.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

14.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);

15.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara  Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan  dan Pemberhentian  Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 3);

16.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara  Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian  Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 4);

17.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

18.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor  9  Seri  E  Nomor  3);

19.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor  Nomor 10);

20.      Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13 );

21.      Peraturan Desa Bandung Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor      Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2015.

BAB II.         PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN  PEMERINTAHAN

A.        BIDANG PEMERINTAHAN

1.     Pemerintahan Desa Meliupti :

a. 1. Kepala Desa :

Tugas           : a.   Kpeala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;

b.    Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

c.    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat ( 2 ) kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan pemerintah di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembagunan bidang pendidikan, kesehatan;

- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan haka dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna;

- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;

2.    Sekretaris Desa :

Tugas              : a.   Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

b.   Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan;

c.   untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), sekretaris Desa mempunyai fungsi :

-  melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

-   melakaksanakan urusan keuangan seperti administrasi keunagan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

-    melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembnagunan,  melakukan monitoring dan ealuasi program, serta penyusunan laporan;

3.   Kepala Urusan TU dan Umum        :

Tugas              :  a.   Kepala Urusan TU dan umum berkedudukan sebagai unsur staf Sekreatriat.

b. Kepala Urusan TU dan Umum bertugas membantu Sekreatris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan;

c.   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi :

-      Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;

-      Melaksanakan administrasi surat-menuyurat;

       •   menerima surat masuk.

• menempelkan lembar disposisi pada surat masuk.

•   menulis surat masuk pada buku agenda surat masuk.

• menyampaikan surat masuk kepada atasan.

• mendistribusikan surat masuk sesuai disposisi atasan.

-        Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;

•   mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.

•   membuat buku ekspedisi sebagai bukti surat keluar.

-       Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa.

• Menata buku-buku administrasi bagi perangkat Desa.

-        Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor

-        Penyiapan rapat-rapat.

•   Menyiapkan tempat rapat.

•   menyiapkan daftar hadir.

•         menyiapkan dokumentasi.

•   menyiapkan buku notulen rapat.

-       Pengadministrasian aset desa;

•    Menginventarisir semua aset desa.

-       Pengadmistrasian inventarisasi desa;

•   menginventarisir dan mencatat semua aset desa, baik barang bergerak maupun tidak.

-       Pengadmistrasian perjalanan Dinas;

•   Mencatata semua kegiatan perjalanan Dinas bagi aparat desa.

-       Melaksanakan pelayanan umum; dan

-       Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atsan.

4.    Kepala Urusan Keuangan :

Tugas              :  a.   Kepala Urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.

b.    Kepala Ursan bertugas membnatu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;

c.    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud ayat ( 2 ) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

-       Pengurusan administrasi keuangan desa;

• Membuat dan mengisi buku kas umum  dan buku- buku keuangan lainnya.

-       Pengurusan adminstrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;

-       Melaksanakan verifikasi admistrasi keuangan desa;

-       Melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;

-       Melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa;

-       Melaksanakan administrasi penghasilan BPD;

-       Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga pemerintah desa lainnya; dan

-       Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.    Kepala Urusan Perencanaan :

Tugas              : a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

b.   Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;

c.   Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 2 ) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :

- Mengkoordinasikan urusna perencaaan desa.

-    Menyusun RAPBDesa.

-    menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan desa;

-    melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintah desa;

-    Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa ( RPJMDesa ) dan rencana kerja pemerintah desa ( RKPDesa );

-    Menyusun laporan kegiatan Desa; dan

-    melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.   Kepala Seksi Pemerintahan :

Tugas              : a. Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.

b.   Kepala seksi pemerintahan bertugas membnatu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan;

c.   untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat ( 2 ), Kepala Seksi pemerintahan mempunyai Fungsi :

- melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;

-     menyusun rancangan regulasi des;

-     melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;

-     melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

-     melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;

-     melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;

•   Membuat dan melaporkan kegiatan kependudukan.

         -       melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;

-      melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan

-      melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.   Kepala Seksi Kesejahteraan :

Tugas              : a. Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan.

b.   Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

c.   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

-     melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;

-     melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.

-     melaksanakan pembnagunan bidang kesehatan.

-     melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;

-     melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;

-     melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi di bidang politik;

-     melaksnakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;

-     melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdyaan keluarga;

-     melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna; dan

-     melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8.   Kepala Seksi Pelayanan :

Tugas              : a.    Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan.

b.   Kepala seksi pelayanan bertugas membnatu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

c. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;

-    meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;

-    melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa;

-    melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;

•      mencatat semua peristiwa, baik nikah, talak, cerai dan rujuk;

•            Menbantu proses pernikahan, talak, cerai dan rujuk;

-     Melaksanaka pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;

•            Menerima laporan kelahiran anak, mengisi struk kematian dan memberikan struk tersebut kepada yang berhak menerima.

•            Menerima laporan kematian warga, mengisi struk kematian dan memberikan struk tersebut kepada yang berhak menerima.

•            Membantu membuatkan akta kelahiran maupun kematian.

•            Membukukan semua peristiwa, baik kelahiran maupun kematian.

-     Melaksnakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9.      Kepala Dusun :

Tugas              : a.   Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

b.   Kepala Dusun bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembnagunan desa, pembinaan kemayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

c. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) kelapa dusun memiliki fungsi :

- Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

-     mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

-     melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam menigkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;

-     melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

-     melaksanakan tugas0tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b.   Sumber Pendapatan :

1.   Penerimaan tahun anggaran 2016 bersumber dari :

      - Tanah kas desa

      - Tanah Bengkok Perangkat Desa

      - Hasil Pungutan iuran kepala keluarga

      - ADD tahun anggaran 2016

      - DD Tahun anggaran 2016

      - Bantuan APBD Kab/Kota, APBD dan APBN

2.   Pengeluaran untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi :

-    Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa’

-    Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

-    Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

-    Belanja Bidang pemberdayaan masyarakat

2.   Pemerintahan Umum meliputi :

a.      Luas wilayah : 545.800 ha

b.      Keadaan Geografis

  Desa Bandung terletak didaerah berbukit :

                                                                      i.    Curah hujan                    2000 Mm

                                                                     ii.    Bulan hujan                    4 bulan

                                                                    iii.    Suhu rata – rata             29 ◦c

                                                                   iv.    Tinggi tempat                 210 mdpl

Batas wilayah  : Sebelah Utara           : Desa Kumejing

  Sebelah Selatan        : Desa Pecalungan

  Sebelah Timur          : Desa Menjangan

  Sebelah Barat           : Desa Duren Ombo

v    Jumlah Dusun                         : 3        Dusun

c.    Keadaan penduduk

Laki – laki                                : 1.308 jiwa

Perempuan                             : 1.292 jiwa

Jumlah                                    : 2.600 jiwa

Pemeluk agama                    

Islam                                       : 2.600 jiwa

Lainnya                                   : -         jiwa

Menurut pendidikan

Tamat Akademi/PT                :           orang

Tamat SLTA                           :           orang

Tamat SLTP                           :           orang

Tamat SD                               :           orang

Belum Tamat SD                    :           orang

Tidak Tamat SD                     :           orang

Data OT                                  : ……….,         orang

OT                                           :           orang

OT 1                                        :           orang

d.    Keadaan sosial ekonomi

a)    Mata pencaharian                         :

      Petani sendiri                    :           orang

      Buruh tani                          :           orang

      Nelayan                             : ……….,         orang

      Buruh bangunan               :           orang

      Pedagang                          :           orang

      PNS / ABRI                       :           orang  

      Pensiunan                         : -         orang

b)    Jumlah kepala keluarga   :           KK

c)    KK Miskin                          :           KK

d)    KK non miskin                   :           KK

e.   Prasarana desa

·   Balai Desa                            : 1        buah

·   Kantor Desa                         : 1        buah

·   Kantor LPMD                       : 1        buah

·   Kantor PKK                          : 1        buah

f.    Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

a.    Buku administrasi Administrasi Umum.

-          Buku administrasi desa model A - 1

-          Buku administrasi desa model A - 2

-          Buku administrasi desa model A - 3

-          Buku administrasi desa model A - 4

-          Buku administrasi desa model A - 5

-          Buku administrasi desa model A - 6

-          Buku administrasi desa model A - 7

-          Buku administrasi desa model A - 8

b.         Buku Administrasi Penduduk.

-     Buku administrasi desa model B - 1

-     Buku administrasi desa model B - 2

-     Buku administrasi desa model B - 3

c.         Buku Administrasi Keuangan.

-     Buku administrasi desa model C - 1.a

-     Buku administrasi desa model C - 1.b

-     Buku administrasi desa model C - 1.c

-     Buku administrasi desa model C - 1.c

-     Buku administrasi desa model C - 2

-     Buku administrasi desa model C - 3.a

-     Buku administrasi desa model C - 3.b

-     Buku administrasi desa model C - 3.c

d.         Buku Administrasi Pembagunan.

-     Buku administrasi desa model D 1

-     Buku administrasi desa model D 2

-     Buku administrasi desa model D 3

-     Buku administrasi desa model D 4

e.         Buku administrasi BPD

-     Buku administrasi desa model E - 1

-     Buku administrasi desa model E - 2

-     Buku administrasi desa model E - 3

-     Buku administrasi desa model E – 4.a

-     Buku administrasi desa model E - 4.b

f.          Buku administrasi Lainnya.

-     Buku administrasi desa model F 1

-     Buku administrasi desa model F 2

-     Buku administrasi desa model F 3

B.      BIDANG PEMBANGUNAN

1.   Pembangunan Prasarana Pemerintahan.

2.   Pembangunan Prasarana Produksi

3.   Pembangunan Prasarana Perhubungan

4.   Pembangunan Prasarana Sosial

C.     BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1.   Bidang Agama

2.   Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

3.   Bidang Kesehatan 

4.   Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa

D.     BIDANG  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.   Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Perempuan

2.   Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

3.   Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Pemuda

BAB III.        PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A.      BIDANG PEMERINTAHAN

1.   Menertibkan pelaksanaan inventarisasi barang.

2.   Menertibkan administrasi kependudukan.

3.   Menertibkan pelaksanaan pemungutan pajak

B.      BIDANG PEMBANGUNAN

1.   Pembangunan Prasarana Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan diantaranya :

a.    Perbaikan fasilitas lingkungan balai / kantor desa ( Perbaikan Kamar Mandi kantor )

b.    -

2.   Pembangunan Prasarana Produksi

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Prasarana Produksi yang telah dilaksanakan diantaranya :

a.  Pengadaan Kebun Buah

b. -

3.   Pembangunan Prasarana Perhubungan

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan yang telah dilaksanakan diantaranya :

a.   Draenase dan talud Dk. Paruk rt. 01 rw. 06

c.   Draenase/IPAL dan talud Dk. Paruk rt. 02 rw. 06

d.   Pembangunan Gedung RA Miftahul Huda

e.   Rabat Beton dan Draenase Dk. Gamblok, Dk. Klumprit dan Dk. Krajan.

f.   Jembatan Dk. Klumprit

g. Rabat Beton Dk. Munggangsari

h.  Draenase/IPAL dan talud Dk. Munggangsari.

4.   Pembangunan Prasarana Sosial

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Prasarana Sosial yang telah dilaksanakan diantaranya :

a. -

b. -

C.     BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1.   Bidang Agama

2.   Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

3.   Bidang Kesehatan 

4.   Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa

D.     BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.    Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Perempuan.

-    Pelatihan membuat kue nastar.

-    Sosialisasi peningkatan Mutu BKB dan PAUD

-    Sosialisasi bidang kesehatan dan peraturan perundangan bagi kelompok perempuan.

2.    Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.

-    Pelatihan paralegal bagi kelompok masyarakat.

-    pelatihan P3MD bagi LPMD dan KPMD.

3.    Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Pemuda.

-    Sosialisasi tentang hukum dan perundangan undangan bagi kelompok pemuda.

-    Pelatihan perawatan, pemeliharaan dan servis komputer.

BAB IV.       PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN DESA

A.   SUMBER PENDAPATAN

Penerimaan tahun anggaran 2015 bersumber dari :

- Tanah kas desa                                                    Rp.    13.380.000,-

-  Silpa                                                                      Rp.    10.318.525,-

- Tanah Bengkok Perangkat Desa                         Rp.    28,134,000,-

- Hasil Swadaya Partisipasi            :                                 

    a.    Sumbangan Sarpras Desa                            Rp.    ,-          

    b.    Sumbangan/iuran untuk kegiatan HUT RI    Rp.      4.300.000,-

- Hasil gotong royong Masyarakat :

a.                                                                           Rp.    ,-

b.                                                                           Rp.                      ,-

- ADD tahun anggaran 2016                                   Rp.  335.302,700,-

-  DD Tahun Anggaran 2016                                    Rp.  623,294,000,-

- Bantuan APBD Kab/Kota,                                    Rp.    56,887,086,-

- Bantuan APBD Prop.                                            Rp.      5,000,000,-

- Bantuan APBN                                                     Rp      

Jumlah                                                                 Rp.  1,076,616,311,-

B.   BELANJA

a. Kegiatan Belanja Langsung meliputi : 

     Operasional Perkantoran

     Belanja barang dan jasa

     Belanja bahan pakai habis

- Belanja ATK                                                           Rp.  1.377.000,-

- Alat Listrik                                                              Rp.     268,000,-

- Belanja Perangko                                                  Rp.     600,000,-

- Alat Kebersihan Kantor                                          Rp.     200,000,-

- BBM/GAS                                                              Rp.  4.940,000,-

Belanja jasa kantor

- Belanja telepon                                                      Rp.                 ,-

- Belanja Air                                                             Rp.     180,000,-

- Belanja Listrik                                                        Rp.  1,200,000,-

- Belanja Jasa Internet                                             Rp.  3.600.000,-

- STNK                                                                     Rp.     500,000,-

Belanja perawatan dan pemeliharaan

- Belanja Jasa service                                             Rp.     800,000,-

- Belanja Suku cadang kendaraan                          Rp.     800,000,-

Belanja pemeliharaan sarana prasarana kantor

- Pemeliharaan Komputer                                       Rp.     250,000,-

- Pmeliharaan Printer                                               Rp.     250,000,-

- Pemeliharaan Sound System                               Rp.    300,000,-

Belanja cetak dan penggandaan

- Belanja Cetak

- Belanja Penggandaan                                           Rp.  1.100.800,-

Belanja sewa

- Sewa Gedung/gudang                                           Rp.                  ,-

- Sewa Ruang rapat/pertemuan                              Rp.                  ,-

- Sewa Mobil                                                            Rp.                  ,-

- Sewa alat berat( buldozer, eskavator, wales )      Rp.                  ,-

- Sewa Perlengkapan kantor                                   Rp.                  ,-

Belanja Honorarium                                                 Rp.  ,-

- Pengguna anggaran/ kuasa peng. Anggaran        Rp.  1,500,000,-

- PPTKD                                                                  Rp.     600,000,-

- Bendahara Desa                                                    Rp.  1,200,000,-

- Koordinator dan verifikasi                                      Rp.  1,200,000,-

- RT dan RW                                                            Rp.                  ,-

- Limas                                                                     Rp.                  ,-

- Petugas kebersihan kantor desa                           Rp.                  ,-

Belanja makan minum rapat

- Belanja makan minum rapat                                 Rp.  2,000,000,-

- Belanja makan minum tamu                                 Rp.     500,000,-

Belanja pakaian dinas

- belanja pakaian kheki                                            Rp.                  ,-

- Belanja pakaian korpri                                           Rp.                 ,-

- Belanja pakaian batik                                            Rp.                  ,-

- Belanja pakaian olah raga                                     Rp.   1.610.000,-

Belanja perjalanan dinas

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah                Rp.     500,000,-

- Belanja perjaalanan dinas luar daerah                  Rp.     200,000,-

Belanja modal

- Belanja modal komputer                                       Rp.   4,000,000,-

- Belanja Printer                                                       Rp.   1,000,000,-

- Belanja Kamera                                                     Rp.   5,000,000,-

- Belanja mesin TIK                                                 Rp.   2,500,892,-

- Belanja Gorden                                                      Rp.   1,176,000,-

- Belanja Genset                                                      Rp.   3,000,000,-

- Papan Monografi                                                   Rp.   3,000,000,-

- Pengadaan Sofware peta sosial desa                   Rp.   2,544,540,-

- Komputer Core I3                                                  Rp.   6,000,000,-

- Belanja persetifikatan 1 bidang tanah desa           Rp.   5,000,000,-

- Belanja pintu lipat Besi                                           Rp.   4,105,500,-

     

Jumlah                                                                     Rp. 63,002,732,-

b.   Kegiatan Belanja Tidak Langsung meliputi :

-          Penghasilan Tetap Kepala Desa dan                

Perangkat Desa                                                 Rp. 189,570,000,-

-       Tunjangan jaminan kesehatan                           Rp.     5,687,100,-

-       Tunangan Ketenagakerjaan                              Rp.   11,829,168,-

-       Penghargaan PD Masa kerja 20 tahun             Rp.     4,200,000,-

-       Tunjangan jabatan                                             Rp.   28,134,000,-

-       Upah pungut PBB                                              Rp.     6,887,086,-

-       Bantuan iuran HUT RI                                       Rp.     4,300,000,-

-       Tunjangan BPD                                                 Rp.   17,460,000,-

-       Operasioal BPD                                                 Rp.     4,364,400,-

-       Operasional RT/RW                                          Rp.     8,409,300,-

-       Insentif Honor RT/RW                                       Rp.     8,280,000,-

-       Pelatihan Paralegal bagi kel. masyarakat         Rp.     8,500,000,-

-       Pelatihan P3MD bagi LPMD dan KPMD          Rp.     3,500,000,-

-       Pelatihan membuat kue nastar                          Rp.     4,923,000,-

-       Sosialisasi Peningkatan mutu BKB dan PAUD Rp.     4,577,000,-

-       Sosialisasi bidang kesehatan dan peraturan

     perundangan bagi kelompok perempuan         Rp.     3,500,000,-

-       Pelatihan Perawatan, pemeliharaan dan

     Servis komputer bagi kel. pemuda                    Rp.     3,500,000,-

-       Sosialisasi tentang hukum dan perundangan

     Undangan bagi kelompok pemuda                   Rp.     3,500,000,-

-    Pembangunan Draenase dan Talud                 Rp.   43,750,000,-

     -    Draenase/IPAL dan Talud                                 Rp.   89,666,500,-

-    Pembangunan RA Miftahul Huda                     Rp.  133,680,000,-

-    Pembangunan Rabat Beton dan Draenase      Rp.  128,507,000,-

-    Pembangunan Jembatan                                  Rp.    24,416,500,-

-    Pembangunan Rabat beton Munggangsari       Rp.    23,602,000,-

-    Pembangunan Draenase/IPAL dan talud          Rp.  147,672,000,-

-    Penyelenggaraan perencanaan desa                Rp.      2,500,000,-

-    Penyelenggaraan SOTK Desa                          Rp.      5,000,000,-

-    peningkatan sumber daya aparat pemerintah

     Desa, BPD, dan RT/RW                                    Rp.    15,000,000,-

-       Operasional  KPMD                                           Rp.      5,000,000,-

-       pengadaan kebun buah                                     Rp.    50,000,000,-

-       Rehab Kamar mandi kantor desa                     Rp.    10,318,525,-

-       Pelebaran Lapangan                                          Rp.    13,380,000,-

Jumlah                                                               Rp. 1,013,613,579,-

1.   PERHITUNGAN ANGGARAN

b.   Target dan realisasi penerimaan APBDes Tahun 2016

c.   Target dan realisasi kegiatan Belanja Langsung Tahun 2016

d.    Target dan Realisasi Kegiatan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016

BAB V.        PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN MENGATASI PERMASALAHAN

A.        BIDANG PEMERINTAHAN

Permasalahan yang di hadapi dalam penyelenggaraan terhadap pelayanan publik dapat dikatagorikan dalam tiga kelompok antara lain :

1.   Dalam kelembagaan pemerintahan desa sebagai mitra kerjanya dalam upaya optimalisasi terhadap pelayanan kepada masyarakat masih terkendala masalah lama sepeti SDM

2.   Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, yang mayoritas pengetahuan dan pendidikan setingkat lulusan SD sehingga perkembangan disektor pembangunan berjalan lamban

3.   Belum dimanfaatkan potensi alam yang ada secara optimal.

B.        BIDANG PEMBANGUNAN

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan diantaranya :

1.   Faktor alam

2.   Dalam pelaksanaan kegiatan terbentur adanya penetapan anggaran sehingga tidak tepat waktu penyelesaian pekerjaan.

C.      BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1.   Kontribusi dan pembelajaran dari lembaga – lembaga sosial kemasyarakatan belum dimanfaatkan secara optimal

2.   Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, mayoritas pengetahuan dan pendidikan setingkat lulusan SD sehingga perkembangan terutama disektor pendidikan dan keagamaaan berjalan lamban

3.   Belum dimanfaatkan potensi alam yang ada secara optimal.

D.     BIDANG KEUANGAN TERMASUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,  SERTA PERHITUNGAN ANGGARAN

1.   Faktor alam

2.   Dalam pelaksanaan kegiatan terbentur adanya penetapan anggaran sehingga tidak tepat waktu penyelesaian pekerjaan.

BAB VI.       LAIN - LAIN

1.    Penetapan kebijaksanaan :

   a.   Cara penetapan :

Rancangan keputusan dibuat lewat rapat staf, LPMD, tokoh masyarakat, lembaga desa serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Setelah rancangan keputusan dibuat, dimusyawarahkan lewat rapat BPD. Kemudian, keputusan desatersebut oleh Kepala Desa dimintakan pengesahan Bupati lewat Camat . Setelah turun pengesahan atas keputusan desa dari Bupati lewat Camat, Kepala Desa menindaklanjutinya dengan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksananya.

c.    Jumlah kebijaksanaan.

Ada 3 buah Materi

-       Keputusan Kepala Desa tentang  Program Kerja Tahunan Desa Tahun 2016

-       Keputusan Kepala Desa Petunjuk Pelaksanaan  APBDes Tahun 2016

-       Peraturan Desa tentang perhitungan APBDes Tahun 2016

2.    Upaya peningkatan swadaya masyarakat.

Hasil pembinaan masyarakat dalam usaha meningkatkan swadaya masyarakat, partisipasi masyarakat dinilai cukup baik.

Sehingga tahun 2016 dapat melaksanakan pembangunan fisik yang dibiayai dari swadaya murni masyarakat yaitu :

1.    Pembangunan rehab tempat ibadah

2.    Upaya pembinaan organisasi kemasyarakatan

3.    Tingkat pendidikan

4.    Upaya memelihara dan meningkatkan hasil pembangunan

5.    Upaya peningkatan penghasilan / kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa.

10.  Pelaksanaan roda pemerintahan desa, baik di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan sudah berjalan lancar, tertib dan baik.

11.  Penetapan APBDes dengan realisasinya hampir berimbang.

BAB VII.      PENUTUP

1.    Kesimpulan laporan :

            Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa ini dibuat sebagai evaluasi kegiatan Tahun anggran 2016 baik di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dicapai atau dilaksanakan.

2.    Saran dan tindakan yang diperlukan :

      Mengingat keterbatasan dan kemampuan kami, kami sadar bahwa laporan pertanggungjawaban Kepala Desa ini masih jauh dari yang diharapkan untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

                                                                  Ditetapkan di               : Bandung

                                                                  Pada tanggal               : 21 Januari 2017

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

SUSUNAN PENGURUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN

NO	N A M A	UMUR	JABATAN	KETERANGAN
1	WIRO PUSPITO		KETUA
2	SYAMSUDDIN		SEKRETRIS
3	SUTRIMO		ANGGOTA
4	IBNU ROFIQ		ANGGOTA
5	RATIM		ANGGOTA
6	SURIP RUMADI		ANGGOTA

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA ( RW )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	ALAMAT	KETERANGAN
1	Tarmini	Ketua RW I	Dk.Munggangsari
2	Muallimin	Ketua RW II	Dk Munggangsari
3	Saiful Ma’arif	Ketua RW III	Dk Krajan
4	Imroatun Nasehah	Ketua RW IV	Dk Klumprit
5	Muja	Ketua RW V	Dk Paruk
6	Tuyari	Ketua RW VI	Dk Paruk

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	ALAMAT	KETERANGAN
1	Budi Tri Sari	Ketua	Dk. Munggangsari
2	Darono	Ketua	Dk. Munggangsari
3	Sartono	Ketua	Dk Jurang
4	Nurohim	Ketua	Dk Jurang
5	Ibnu Rofiq	Ketua	Dk Krajan
6	Tuyono	Ketua	Dk Krajan
7	Suratmo	Ketua	Dk Gamblok
8	Fauzi	Ketua	Dk Klumprit
9	Ngaturi	Ketua	Dk Paruk
10	Saifudin	Ketua	Dk Paruk
11	Kaman	Ketua	Dk Paruk
12	Rondiyan	Ketua	Dk Paruk

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

SUSUNAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KSEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN

KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Bp. Kholidun Ny. Istiharoh Ny. Misriyah Ny. Imro’atun Nasechah Ny. Tarmini Ny. Windiyanah Ny. Nur Hayati Ny. Dzirwatussa’adah Ny. Nurul Ghonimah Ny. Rohayati Ny. Choripah Ny. Widarpi Ny. Siti Kholifah Ny. Nur Hasanah Ny. Maesaroh Ny. Maslehah Ny. Siti Halimah Ny. Ristina Ny.  Komariyah Ny. Nur Amanah Ny. Qo’imah Ny. Zumratun Musyarofah Ny. Sinta Larasati	Pembina Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara I Bendahara II Ketua Pokja I Anggota Anggota Anggota Ketua Pokja II Anggota Anggota Anggota Ketua Pokla III Anggota Anggota Anggota Ketua Pokla IV Anggota Anggota Anggota

Kepala Desa Bandung

KHOLIDUN

DATA PERANGKAT DESA

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG

No

NAMA

JENIS KELAMIN

TEMPAT/TANGGAL/LAHIR

JABATAN

SK TMT

SK PEMBERHENTIAN

LUAS BENGKOK

KETERANGAN

L

P

1

2

3a

3b

4

5

6

7

8

1

KHOLIDUN

L

Batang, 16-12-1972

KEPALA DESA

23-09-2013

-

2

ZAENAL MUTTAQIN

L

Batang, 14-03-1988

SEKRETARIS DESA

27-06-2016

-

3

TARMINI

P

Batang, 05-02-1969

KAUR TU DAN UMUM

03-09-1993

-

4

IMROATUN NASEHAH

L

P

Batang, 25-04-1990

KAUR KEUANGAN

19-12-2009

-

5

MUJO

L

Batang, 20-03-1965

KAUR PERENCANAAN

31-12-2011

-

6

NGATONO

L

Batang, 13-04-1974

KASI PEMERINTAHAN

27-06-2016

-

7

RAHONO

L

Batang, 09-05-1966

KASI KESEJAHTERAAN

29-04-2008

-

8

CASMURI

L

Batang, 03-09-1958

KASI PELAYANAN

29-04-2009

-

9

MUALLIMIN

L

Batang, 28-09-1990

KADUS I

27-06-2016

-

10

SAIFUL MA’ARIF

L

Batang, 04-03-1993

KADUS II

27-06-2016

-

11

TUYARI

L

Batang, 09-10-1955

KADUS III

03-09-1993

-

KEPALA DESA BANDUNG

K H O L I D U N

SUSUNAN  PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( L P M D )

DESA BANDUNG KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG

No	N a m a	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan	Agama	Kedudukan Dalam  Kepengurusan	Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Turip Darono Rayisno M. Fauzi Kurdiyatmo Nur Shohidin Abdl Kohar  Toaman Waryo Subadri  Abdul Muttaqin Taufiqin Syaefudin Rondiyan Siti Kholifah Maslehah Nur Amanah Mujiati Sutarti Misriyah Wiwi Widarpi Dzirwatus Sa’adah	Batang, 10/06/1987 Batang, 11/11/1972 Batang, 04/08/1966 Batang, 10/11/1971 Batang, 24/06/1973 Batang, 05/08/1985 Batang, 12/12/1969 Batang, 07/09/1971 Batang, 16/10/1952 Batang, 13/03/1973 Batang, 26/10/1986 Batang, 13/07/1968 Batang, 28/09/1984 Batang, 19/04/1976 Batang, 05/05/1965 Batang, 22/07/1971 Batang, 22/12/1987 Batang, 02/03/1963 Batang, 11/04/1956 Pekalongan, 20/03/1972 Batang, 06/03/1987 Batang, 11/12/1988	SLTA SLTP S1 SLTP SLTP SLTA SLTP SLTP SD SLTP S1 SD SD SLTA SLTP SD SLTA SLTP SD S1 SLTP SD	Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Seksi Agama Anggota Anggota Ketua Seksi Ketentraman dan Ketertiban  Anggota Anggota Ketua Seksi Pendidikan, Olah Raga, Kesenian dan Ketrampilan  Anggota Anggota Ketua Seksi Pemberdayaan Perekomian dan Koperasi Anggota Anggota Ketua Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup Anggota Anggota Ketua Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Anggota Anggota

KEPALA DESA BANDUNG

KHOLIDUN